Ini Kata Tokoh Pemuda Musi Rawas Soal BUMD Mura Sempurna

MUSIRAWAS SUMSEL - Terkait tidak disetornya Penyertaan Modal Daerah (PMD) Pendirian BUMD oleh Pemkab Musi Rawas kepada Direksi PT. Mura Sempurna, sejumlah tokoh pemuda Kabupaten Musi Rawas angkat bicara. Sebagian mendesak agar PMD segera direalisasikan, sementara yang lain mendukung untuk tidak mencairkan dana itu. 

Mirwan Batubara, Ketua Pemuda Mandala Trikora dengan keras mendukung langkah Pemkab Musirawas untuk menangguhkan PMD kepada BUMD Mura Sempurna. 

Baca juga: Tahun ini Jangan Coba-coba 'Bermasalah', Bantuan Hukum Gratis Kuotanya Cuma Satu Kasus

"Dana Rp10 Milyar itu tidak sedikit. Mubazir jika dicairkan pada akhir tahun anggaran ini. Lebih baik dana itu dialihkan ke bantuan masyarakat yang terkena dampak Covid-19, " tegas Mirwan.

Ditambahkannya, hingga saat ini masyarakat belum mengetahui secara pasti apa saja usaha yang akan dilakukan oleh BUMD Mura Sempurna. 

Baca juga: Wabup Musirawas Safari Ramadhan di Masjid Nurul Iman Desa Kertosari

"Programnya saja banyak masyarakat belum tahu. Tiba-tiba mendesak agar diberi modal. Ini aneh, " kata Mirwan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Effendi Ketua LSM Pucuk. Ia meminta agar Bupati tidak sembrono dalam hal mengeluarkan dana. Apalagi menjelang akhir tahun ini. 

Baca juga: Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Bupati Hj Ratna Machmud Resmikan DRPPA Musirawas

"Ini rentan bro. Apalagi saat ini BUMD tetangga sebelah sedang mengalami masalah hingga ke aparat hukum. Jadi jangan sampai, persoalan BUMD ini juga mengalami nasib serupa. Hati hati saja, " tegas Effendi.

Lain halnya dengan Andri Novanto. Sekretaris Pusaka Sembada ini mendesak agar pemkab segera mencairkan dana itu. 

Baca juga: Ini Dia Struktur APBD Musi Rawas Tahun Anggaran 2022

"Segera melakukan RUPS, bukannya menunggu bupati untuk audensi, " tegas Andri.

Menurut dia, Bupati bisa menunjuk pejabat daerah sebagai wakil nya di PT. Musirawas Sempurna ( perseroda), membicarakan tentang permodalan, 51 persen itu kewajiban pemerintah daerah. Ia meminta untuk kembali melihat UU mengenai perseroan terbatas ( PT ), dibuka kembali perda no 5 tahun 2019. Perda No. 3 th 2020 adalah penegasan tentang bantuan pendanaan pemerintah Musirawas.  

Baca juga: Salman Alfaresi: Tularkan 'Semangat' Mars Mura Mantab Hingga ke Desa-desa

"Saat ini yang harus di lakukan adalah menjawab persoalan petani kita yang dari tahun ke tahun mengalami kerugian pasca panen. BUMD adalah sebuah jawaban untuk melakukan pembelian produk yang berasal dari petani di desa, agar tidak kembali jatuh ke tangan para tengkulak, saatnya negara hadir berwujud BUMD PT. Musirawas sempurna ( Perseroda), " jelas Andri.

Sugeng Prayoga, Ketua Garda Muda Palapa menambahkan, bahwa tahapan pembentukan BUMD sudah dilalui hingga menjadi perda. Kemudian seleksi organ BUMD, dari jajaran komisaris sampai direktur bukan sedikit menggunakan anggaran daerah. Pembuatan perda APBD hingga perubahan juga memakan biaya. Bahkan kononnya dalam pembuatan satu perda menelan anggaran kurang lebih Rp1 Milyar. Kegiatan-kegiatan ini mengharuskan bupati untuk segera merealisasikan PMD itu.

"Bupati boleh berganti, datang dan pergi tetapi apa yang menjadi rencana pemkab terus harus berjalan,  tidak boleh berhenti, " tukas Sugeng.

Tentunya, Pemkab Mura sudah mengkaji sebelum pembuatan perda pendirian BUMD dan perda lainnya. Harapan adanya BUMD pastinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jangan main-main mengurus pemerintahan ini, " pungkas Sugeng. (dod)

Baca juga: Ada Kades Kena 'Prank', Jalan Sudah Titik Nol, Kemudian Senyap Tanpa Kabar