Soal Modal Setor BUMD, Direksi Harus Paparan Terlebih Dahulu

MUSIRAWAS SUMSEL - Terkait modal setor Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda PT. Musi Rawas Sempurna, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Musi Rawas H. Aidil Rusman menjelaskan bahwa, jajaran Direksi harus paparan Program Kerja terlebih dahulu. 

"Bukan tidak direalisasikan, namun setidaknya jajaran Direksi harus paparan ke Bupati, " ujar H. Aidil Rusman didampingi Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud saat diwawancarai Jurnalis.Id usai Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas, Rabu (10/11/2021). 

Baca juga: Gubernur Minta Rumah Sakit Musirawas Diberi Nama 'Pangeran Muhammad Amin'

Sama halnya yang diungkapkan Ismun Yahya, Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Bidang BUMD beberapa waktu lalu, Assisten II Setda Musi Rawas ini juga mengumpamakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD ini layaknya pihak Perbankan yang ingin memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha. 

"Kalau tidak tahu apa yang dikerjakan, maka tentu tidak boleh sembarangan memberikan dana. Khawatirnya nanti bermasalah, " tambah Aidil. 

Baca juga: Bupati Musirawas Kunjungi Masyarakat 3 Desa di Kecamatan BTS Ulu

Sebagaimana dilansir sebelumnya, Bupati Musi Rawas Hj Ratna Macmud telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, lantaran tak menyetor modal dasar pendirian BUMD Perseroda PT. Mura Sempurna. 

Tidak pastinya setoran awal pendirian ini dibenarnya oleh H Andrianto, Direktur Utama (Dirut) BUMD PT Mura Sempurna. Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan kalau penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD PT Mura Sempurna sebesar Rp10 Milyar pada APBD Musi Rawas Tahun 2021.

Baca juga: Wabup Musirawas Safari Ramadhan di Masjid Nurul Iman Desa Kertosari

"Namun hingga kini belum ada satu sen pun dana yang masuk ke PT Mura Sempurna. Bahkan ini sudah masuk akhir tahun anggaran 2021, " kata H. Andrianto.

Pihaknya sudah berulang kali melayangkan surat kepada Bupati Musi Rawas mengenai hal ini. Namun hingga kini belum ada jawaban. 

Baca juga: Ada Kades Kena 'Prank', Jalan Sudah Titik Nol, Kemudian Senyap Tanpa Kabar

Untuk diketahui, pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Musi Rawas sebagaimana yang tertera pada PP 54 tahun 2017 tentang BUMD adalah tidak disetornya uang modal pendirian.

Dalam PP dijelaskan kalau modal disetor sebagaimana pasal 33 ayat (1) UU 41 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib dilaksanakan atau direalisasikan paling lama dua tahun setelah berdiri. Sebagaimana diketahui Perseroda BUMD PT Mura Sempurna berdiri melalui Perda nomor 5 tahun 2019 tertanggal 12 September 2019. Jika hingga saat ini uang modal pendirian belum juga disetorkan. Berarti, pemkab Musi Rawas dalam hal ini Bupati sebagai orang nomor satu sudah melanggar PP 54/2017. (dod)

Baca juga: Tujuh Fraksi DPRD Musirawas Setujui Dua Raperda Segera Dibahas Lebih Lanjut